Fajarasia.id – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemikiran dan kritik-kritik yang dilayangkan oleh Rocky Gerung telah melampaui tugas dan fungsi DPR RI yang dalam beberapa tahun terakhir tidak berjalan sesuai harapan rakyat.
Menurutnya, para wakil rakyat di Parlemen seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Rocky, bukan malah membuat laporan polisi atas kritik yang dilayangkan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Apa kerjaan kalian yang di DPR RI? Kalau kerja mengkritik harus dilimpahkan kepada rakyat yang berjibaku cari makan untuk anak dan istrinya. Kalian (DPR RI) digaji dengan fasilitas dan proteksi negara, tetapi kalian tidak menjalankan tugas kalian untuk mengkritik. Jadi berterimakasihlah kepada pada orang-orang yang melampui seperti Rocky,” kata Fahri lewat keterangan tertulisnya pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Fahri menyatakan demikian sejalan dengan sorotan publik terhadap Rocky Gerung memberikan kritik terhadap Presiden Jokowi dengan menggunakan kata ‘bajingan’ dan ‘tolol’ saat berpidato dalam sebuah acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 29 Juli 2023 lalu.
Atas ucapannya itu, Rocky kemudian dilaporkan ke polisi oleh sejumlah relawan. Namun dirinya tidak mundur, dan bahkan dengan tegas menyatakan tidak akan merevisi perkataannya.
Sementara itu, Jokowi tidak ambil pusing atas pernyataan Rocky tersebut. Dibanding menanggapi Rocky, Jokowi menyatakan lebih memilih fokus bekerja.
Fahri melanjutkan, Rocky tidak mempunyai proteksi sebagaimana anggota DPR RI. Dia melayangkan setiap kebijakan yang dianggapnya kurang tepat dan menyampaikannya ke publik. Karenanya ia berpendapat semestinya pihak yang tersinggung sejalan dengan sikap Jokowi.
“Saya kira kalau bisa seperti Presiden bersikapnya, jadi standar sikap kita itu harusnya memakai standar sikap Presiden. Beliau itu beberapa bulan lalu bahkan menawarkan Rocky untuk mendapatkan Bintang Mahaputra karena jasa-jasanya di dalam mengembangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ungkap Fahri.
Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu menambahkan, pejabat itu merupakan pelayan rakyat yang membayar pajak. Karena itu, sebaiknya pejabat memiliki toleransi yang tinggi kepada sikap rakyat kepada mereka. Utamanya terkait dengan kebijakan dan bukan terkait personal pejabat bersangkutan.
“Sekali lagi, ini soal jabatan. Berbeda ketika kita bicara tentang pribadi. Jabatan itu milik publik, dia tidak boleh tersinggung,” kata Fahri yang juga calon anggota Legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu.
Terakhir, Fahri menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pejabat, mempunyai konsekuensi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Karena pejabat publik, ketika dia melakukan kesalahan, berdampak pada penderitaan rakyat.
“Jadi, makin tinggi jabatan yang disandang, semakin besar dampaknya bagi rakyat yang dipimpinnya,” demikian Fahri Hamzah mengingatkan.***
