Fajarasia.id – Sudah 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menyoroti fenomena ini sebagai tanda bahwa penindakan korupsi mulai kehilangan efek jera.
Menurut Irawan, banyak pejabat terjerat kasus karena terpapar budaya koruptif. “Kejahatan korupsi itu bukan bawaan lahir. Pencegahan harus fokus pada sistem dan lingkungan,” ujarnya, Kamis (23/7/2026). Ia menekankan perlunya kebijakan yang membuat pejabat tidak tergiur, termasuk penerapan sistem merit dan pemberian penghasilan yang layak.
Irawan menilai strategi pemberantasan korupsi perlu bergeser dari sekadar penindakan menuju penguatan aspek pencegahan. Meski demikian, penindakan tetap diperlukan, namun harus mampu menimbulkan deterrent effect. “Penindakan saat ini seolah kehilangan efek jera. Padahal, pencegahan dan penindakan efektif bila membuat orang takut melakukan korupsi,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar penindakan diarahkan pada pemulihan aset (asset recovery) serta memperkuat kepastian hukum. “Kesalahan administrasi jangan langsung dianggap korupsi. Mens rea harus dibuktikan,” tambahnya.
Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 17 OTT, mulai dari pejabat pajak, hakim, hingga bupati di berbagai daerah. Deretan kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan agar efek jera benar-benar terasa.
Menurutnya, strategi pemberantasan korupsi perlu bergeser dari sekadar mengedepankan penindakan menjadi memperkuat aspek pencegahan. Di sisi lain, Ahmad menilai penindakan tetap diperlukan. Namun, ia berpandangan efek jera terhadap pelaku korupsi perlu diperkuat karena saat ini dinilai mulai berkurang.
“Penindakan saat ini seolah kehilangan deterrent effect dan efek jera. Padahal pencegahan dan penindakan dikatakan efektif kalau bisa memberikan efek jera dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar model penindakan korupsi lebih diarahkan pada pemulihan aset (asset recovery). Selain itu, kepastian hukum harus diperkuat sehingga kesalahan administrasi tidak serta-merta dipidana sebagai tindak pidana korupsi.
“Kesalahan administrasi jangan langsung dianggap sebagai korupsi. Jadi mens rea harus dibuktikan,” tutupnya.
Adapun 17 kegiatan OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2026 sebagai berikut:
1 KPP Madya Jakarta Utara – Dwi Budi Iswahyu
Pada 9-10 Januari, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dari OTT ini KPK menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu.
2 Bupati Madiun – Maidi
KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, pada 19 Januari. Kasus yang menjerat Maidi berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
3 Bupati Pati – Sudewo
OTT ketiga di tahun ini dilakukan KPK terhadap Bupati Pati nonaktif, Sudewo, pada Selasa 20 Januari. Sudewo kena OTT KPK bersama dua camat, tiga kepala desa dan dua calon perangkat desa.
4 Kepala KPP Madya Banjarmasin – Mulyono
KPK melakukan OTT Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono. Dalam OTT yang dilakukan pada Rabu 4 Februari ini, Mulyono kemudian ditetapkan menjadi tersangka terkait suap restitusi pajak.
5 Pejabat Ditjen Bea Cukai
Sehari setelah OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, KPK kembali melakukan OTT yang menyeret sejumlah pejabat pada Ditjen Bea Cukai. Pada OTT ini, awalnya ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada satu tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dari pihak pejabat Ditjen Bea Cukai.
6 Ketua dan Wakil Ketua PN Depok
OTT berikutnya yang dilakukan KPK yakni terhadap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta tiga pihak lainnya pada Kamis 20 Februari. OTT ini terkait kasus pengurusan sengketa lahan di Depok.
7 Bupati Pekalongan – Fadia Arafiq
Pada Selasa 3 Maret, KPK melakukan OTT di Kabupaten Pekalongan yang turut mengamankan Bupati Fadia Arafiq. Kasus ini terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing. Dalam perkara ini, hanya Fadia seorang diri yang ditetapkan sebagai tersangka.
8 Bupati Rejang Lebong – M Fikri Thobari
Masih di bulan Maret, tepatnya pada tanggal 11, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari. Fikri ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek.
9 Bupati Cilacap – Syamsul Auliya Rachman
Masih di bulan Maret, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL). Hasil OTT ini, KPK pun menetapkan Syamsul Auliya Rachman bersama Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono (SAD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.
10 Bupati Tulungagung – Gatut Sunu Wibowo
Selanjutnya, ada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap KPK pada Jumat (10/4). Bupati Gatut ditetapkan sebagai tersangka terkait pemerasan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.
11 Kemenimipas – Wamen Silmy Karim
KPK juga melakukan OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Juni 2026. Kasus ini terkait pemerasan dan gratifikasi menyangkut izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Dari OTT ini, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka.
12 Bupati Muara Enim – Edison
KPK resmi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim. Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan gelar perkara usai melaksanakan OTT pada 8 Juni 2026.
13 Anggota BPK
OTT ke-12 dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah ASN pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus ini terkait dugaan suap untuk mengubah penilaian BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemkab Muara Enim.
14 Bupati Kuansing – Suhardiman Amby
OTT selanjutnya dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby pada 29-30 Juni 2026. Suhardiman terjerat kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.
15 Bupati Langkat – Syah Afandin
Selanjutnya, ada OTT terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin. OTT ini terkait suap proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Permukiman (Disperkim). Kemudian juga gratifikasi terkait pengisian jabatan hingga pengadaan seragam sekolah sebanyak Rp 3,5 miliar.
16 Bupati Sukoharjo – Etik Suryani
Bupati Sukoharjo Etik Suryani juga terjaring OTT KPK tahun ini. OTT ini tekait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
17 Bupati Lombok Barat – Lalu Ahmad Zaini
Terbaru, KPK melakukan OTT di Kabupaten Lombok Barat. Dalam OTT ini, KPK menetapkan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka main proyek serta suap.****
