Fajarasia.id – Komisi XIII DPR memastikan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Hak Cipta tetap menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih jauh, tim perumus akan melakukan pertemuan memetakan permasalahan yang muncul di lapangan.
“Besok kita usahakan tim perumus bertemu untuk membuat peta masalah. Dari situ kita kategorisasi, apakah persoalannya ada di level kelembagaan, administratif, atau memang fundamental,” kata Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, dalam keterangannya yang diterima, Rabu (27/8/2025).
“Kalau fundamental, tentu harus melalui undang-undang. Tapi kalau hanya administratif, tidak perlu sampai ke tingkat regulasi undang-undang,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi P-Nasdem ini pun menekankan, langkah tersebut dilakukan agar pembahasan RUU Hak Cipta lebih terarah dan tepat sasaran. Jangan sampai, permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan di level teknis justru kita angkat ke ranah undang-undang.
Sebelumnya, dalam rapat konsultasi sempat dibahas isu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan ranah Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, pembahasannya akan menjadi bagian dari agenda Komisi XIII yang bermitra langsung dengan Kemenkumham.
Willy pun memastikan polemik transparansi dan konsistensi sistem pemungutan royalti yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan musisidan masyarakat. Oleh karenanya, perbaikan kelembagaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
DPR juga mendorong agar sistem penarikan dan distribusi royalti dapat dipantau melalui mekanisme audit terbuka. Dengan begitu, pencipta lagu, musisi, hingga pelaku usaha dapat mengetahui alur pemanfaatan dan pembagian royalti secara jelas.
Selain itu, Willy menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan teknis. Aspirasi dari kalangan musisi, produser, hingga pelaku industri harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan.****
