Fajarasia.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal berbagai persoalan strategis nasional pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Isu yang menjadi sorotan mulai dari polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hingga peningkatan kualitas layanan ibadah haji.
Dalam pidato penutupan masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (19/2/2026), Puan menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah untuk memastikan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Pemerintah diminta memaksimalkan anggaran APBN secara tepat sasaran dengan basis data akurat, serta melakukan pemutakhiran data desil.
“Dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap dilayani dan iuran Penerima Bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” ujar Puan.
Selain isu BPJS, DPR juga menyoroti perlindungan WNI di luar negeri, kesehatan mental anak, ancaman child grooming, hingga peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan wilayah terdampak bencana.
Di sektor lain, DPR menekankan pentingnya modernisasi alutsista, kesiapan sensus ekonomi 2026, insentif bagi petani, penguatan ekosistem digital, serta reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menjelang penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, DPR meminta pemerintah meningkatkan kualitas layanan jemaah di titik krusial seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta menyiapkan langkah mitigasi darurat.
Puan menegaskan bahwa keputusan DPR tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata demi kepentingan rakyat.
