Fajarasia.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan mengambil peran lebih besar dalam mempercepat pembangunan dan transformasi bangunan gedung hijau di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas pembiayaan melalui skema sustainability-linked loans (SLL) atau pinjaman berbasis target keberlanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana mengatakan, pengembangan keuangan berkelanjutan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong investasi produktif di sektor riil sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya mendorong perbankan untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mitra transformasi sektor riil,” ujar Dian dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dian, percepatan investasi rendah karbon membutuhkan kolaborasi antara lembaga keuangan, dunia usaha, dan pembuat kebijakan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menjalankan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, OJK bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Practical Guidance Transformasi menuju Bangunan Gedung Hijau melalui Sustainability-Linked Loans pada Senin (16/11/2026).
Panduan tersebut disiapkan sebagai acuan bagi perbankan dan pelaku usaha dalam mengembangkan pembiayaan yang dikaitkan dengan pencapaian target keberlanjutan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi efisiensi penggunaan energi dan air pada bangunan.
Materi panduan mencakup strategi efisiensi bangunan, analisis biaya dan manfaat investasi, penyusunan indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI), serta target kinerja keberlanjutan atau sustainability performance targets (SPT).
Selain itu, terdapat mekanisme pengukuran dan verifikasi untuk memastikan pencapaian target keberlanjutan dapat dinilai secara terukur.
OJK menjelaskan, skema SLL memiliki karakteristik berbeda dengan green loan. Jika green loan secara khusus mengarahkan penggunaan dana untuk proyek-proyek hijau tertentu, SLL memberikan fleksibilitas penggunaan dana dengan menghubungkan persyaratan finansial pinjaman pada pencapaian target keberlanjutan yang disepakati bank dan debitur.
Meski demikian, penerapan pembiayaan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kelayakan kredit. Kredibilitas target keberlanjutan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan serta kesiapan masing-masing debitur.
Ketersediaan data kinerja bangunan, hasil audit energi, dan perhitungan potensi penghematan menjadi sejumlah faktor penting dalam menilai kelayakan pembiayaan.
Penerbitan panduan ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030, khususnya Prioritas Strategis 4 mengenai Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan.
Inisiatif tersebut juga sejalan dengan komitmen iklim nasional dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2025 serta target Indonesia mencapai emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, penerapan Bangunan Gedung Hijau merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur berkualitas yang mengutamakan efisiensi energi, penghematan air, dan keberlanjutan lingkungan.
Ia berharap panduan pembiayaan SLL dapat menjadi rujukan bagi perbankan, pengembang, maupun pemilik gedung untuk mengembangkan investasi berbasis kinerja keberlanjutan.
Kementerian PU, lanjut Diana, juga terus memperkuat regulasi, standar teknis, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan proyek percontohan guna memperluas penerapan Bangunan Gedung Hijau di Indonesia.
Dengan keterlibatan aktif perbankan, transformasi gedung konvensional menuju bangunan yang lebih ramah lingkungan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat melalui dukungan pembiayaan yang terukur dan berkelanjutan.****





