Fajarasia.id – Komisi XII DPR RI mendukung penuh wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara (moratorium) izin pembangunan smelter nikel yang hanya memproses produk setengah jadi.
Dukungan tersebut diberikan menyusul kondisi pasokan olahan nikel tahap awal, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel, yang dinilai sudah berlebih (overload) sehingga menekan harga komoditas nikel di pasar dunia.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Kapoksi Golkar di Komisi XII, Bambang Patijaya, menilai langkah moratorium ini menjadi momentum penting untuk mengalihkan arah investasi ke industri pengolahan nikel tingkat lanjut.
“Hilirisasi tahap pertama sebetulnya sudah cukup berhasil. Namun, mayoritas produk NPI dan feronikel yang dihasilkan saat ini baru mencapai kadar 50 hingga 60 persen dan langsung diekspor. Yang kita butuhkan sekarang adalah hilirisasi lanjutan agar nilai tambah ekonominya betul-betul optimal bagi negara,” ujar Bambang dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).
Bambang menambahkan, rencana moratorium ini bakal dimatangkan di tingkat kementerian sebelum disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Wacana pengetatan izin ini sebelumnya dilempar oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil mengungkapkan bahwa melimpahnya pasokan nikel setengah jadi secara global yang mencapai kelebihan hingga 2,5 juta ton menjadi pemicu utama merosotnya harga nikel internasional.
“Kondisinya saat ini oversupply, makanya harganya jatuh. Pemerintah mempertimbangkan untuk meminimalisasi atau bahkan melakukan moratorium industri setengah jadi. Fokus kita beralih mendorong industri yang menghasilkan produk hilir langsung,” kata Bahlil di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Selain untuk menstabilkan harga, Bahlil menegaskan bahwa pengendalian volume produksi ini krusial demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional yang sifatnya tidak dapat diperbarui.
“Nikel bukan seperti komoditas pertanian yang bisa tumbuh kembali setelah dipanen. Kita tidak ingin barang kita dijual murah saat pasar sedang jenuh. Pengelolaan ini harus dijaga secara bijak demi masa depan bangsa,” pungkasnya.***
