KPK Panggil Wakil Bupati Bogor Terkait Dugaan Korupsi Pajak

KPK Panggil Wakil Bupati Bogor Terkait Dugaan Korupsi Pajak

Fajarasia.id  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (27/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemanggilan tersebut. Ade dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah itu.

Selain Ade Ruhandi, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Bogor sekaligus mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) periode 2022–2025 Arif Rahman, staf Bappenda Sesilia Windy, serta ajudan Bupati Bogor, Gilang Windu.

Penyidikan ini berkaitan dengan dua dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Salah satunya menyangkut pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dalam penanganan perkara pengadaan tersebut, penyidik KPK pernah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Jumat (28/8/2026).

Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci proyek pengadaan yang diduga bermasalah. Konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diduga terlibat juga belum diumumkan secara lengkap.

Di sisi lain, penyidik mendalami dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. KPK menduga terdapat penerimaan oleh penyelenggara negara yang bersumber dari pemotongan upah pungut di lingkungan dinas pendapatan Kabupaten Bogor.

Penyidikan perkara tersebut menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang diterbitkan pada Jumat (21/8/2026). Penerbitan sprindik itu dilakukan setelah KPK membantah adanya operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor.

Hingga pemeriksaan tersebut dijadwalkan, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Pemeriksaan para saksi menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan tindak pidana tersebut.****

Pos terkait