Fajarasia.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan peran UNESCO sebagai jembatan perdamaian dunia di tengah meningkatnya konflik global, ketimpangan, krisis iklim, hingga pesatnya perkembangan teknologi.
Komitmen tersebut disampaikan Fadli dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang dihadiri 40 negara anggota Dewan Eksekutif serta sejumlah negara pengamat, Jumat (9/10/2026).
Dalam forum tersebut, Fadli menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun melalui kesepakatan politik. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses informasi juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
“Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh,” ujar Fadli.
Ia menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap konflik yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil, termasuk kerusakan sekolah, universitas, perpustakaan, situs keagamaan, dan warisan budaya. Konflik juga memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Menurut Fadli, seluruh pihak perlu memenuhi kewajiban moral dan hukum serta menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menilai UNESCO memiliki peran penting dalam mendokumentasikan kerusakan akibat konflik, melindungi warisan budaya, menjaga keberlanjutan pendidikan, serta memastikan kebebasan berekspresi di wilayah terdampak.
Fadli menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga dan dikembangkan. Indonesia, dengan sekitar 290 juta penduduk, 1.340 kelompok etnis, dan 718 bahasa hidup yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, memiliki pengalaman penting dalam mengelola perbedaan.
Pengalaman tersebut mencakup pelindungan warisan budaya, pengembangan pendidikan inklusif, penguatan ilmu kelautan dan kesiapsiagaan tsunami, serta pemanfaatan pengetahuan lokal dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.
Indonesia juga mendorong tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang etis, transparan, dan menghormati keberagaman budaya maupun bahasa.
Fadli menekankan bahwa kemajuan teknologi semestinya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, bukan memperbesar kesenjangan.
“Kemajuan teknologi harus mempersempit kesenjangan, bukan memperlebar ketidaksetaraan. Tata kelola AI harus tetap etis dan transparan, dengan menghormati keberagaman budaya dan bahasa serta hak-hak masyarakat,” katanya.
Selain isu perdamaian, Fadli menegaskan pentingnya repatriasi atau pengembalian benda budaya ke negara asal sebagai bagian dari kedaulatan budaya Indonesia.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Koleksi Dubois dari Belanda, yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus atau Manusia Jawa.
Menurut Fadli, pengembalian benda budaya bukan sekadar persoalan kepemilikan, melainkan juga upaya memulihkan keutuhan warisan budaya dan mengatasi ketidakadilan sejarah.
“Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati,” ujarnya.
Indonesia pun mengajak negara-negara anggota UNESCO memperkuat kerja sama dalam melindungi warisan budaya berwujud maupun tak berwujud, sekaligus mendorong pengembalian kekayaan budaya kepada negara asalnya.
Fadli turut menyoroti pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO. Menurutnya, pengakuan tersebut memperlihatkan pentingnya memberikan ruang bagi beragam bahasa dan perspektif dalam kerja sama internasional.
Dalam forum tersebut, Fadli menyampaikan tiga prioritas Indonesia untuk memperkuat peran UNESCO.
Pertama, mendorong transformasi digital yang berpusat pada manusia, inklusif, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Indonesia juga mendorong peningkatan dukungan bagi negara berkembang melalui transfer keahlian, penguatan kapasitas, dan bantuan penyusunan kebijakan AI yang bertanggung jawab.
Kedua, memperkuat multilateralisme di tengah perpecahan global. UNESCO diharapkan tetap menjadi ruang dialog bagi negara-negara dengan kepentingan dan pandangan politik berbeda.
Ketiga, mendukung reformasi UNESCO melalui agenda UNESCO-80 agar organisasi tersebut lebih efektif, adaptif, dan responsif tanpa mengurangi mandat utamanya.
Indonesia juga mendorong keterwakilan geografis yang lebih adil di Sekretariat UNESCO, terutama bagi negara-negara Asia dan Pasifik yang dinilai masih kurang terwakili.
Fadli menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota untuk memperkuat UNESCO sebagai organisasi yang representatif dan mampu menjawab tantangan global.
“UNESCO harus menjadi platform bagi pengetahuan, jembatan di tengah perbedaan, penjaga kemanusiaan kita bersama, dan di atas segalanya, pembangun perdamaian,” pungkasnya.***
