Fajarasia.id — Perserikatan Bangsa-Bangsa melayangkan peringatan keras terkait lonjakan dampak lingkungan akibat pesatnya pembangunan pusat data pemroses kecerdasan buatan. Eksploitasi sumber daya alam yang melaju cepat untuk menopang teknologi tersebut dinilai kian mengancam pasokan air bersih, ketersediaan lahan, hingga stabilitas iklim dunia.
Laporan Universitas PBB memproyeksikan konsumsi listrik pusat data global bakal menembus 945 miliar kilowatt-jam per tahun pada 2030. Volume energi tersebut setara dengan hampir tiga kali lipat gabungan pemakaian listrik Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria yang menampung lebih dari 650 juta penduduk.
Selain beban listrik, sistem pendingin mesin pusat data menguras pasokan air dalam jumlah masif. Pada akhir dekade ini, konsumsi air untuk operasi kecerdasan buatan diperkirakan sebanding dengan kebutuhan air bersih harian 1,3 miliar jiwa. Kebutuhan lahannya pun diprediksi melampaui 14.500 kilometer persegi, atau setara dua kali lipat luas wilayah Jabodetabek.
Beban lingkungan terbesar rupanya tidak bersumber dari proses pelatihan model kecerdasan buatan, melainkan dari pemakaian harian oleh pengguna yang menyumbang 80 hingga 90 persen total konsumsi daya. Pemrosesan satu gambar berbasis kecerdasan buatan memerlukan energi seribu kali lebih besar dibanding pemrosesan teks biasa, sementara pembuatan video membutuhkan daya yang jauh lebih tinggi.
Peningkatan efisiensi perangkat keras juga tidak serta-merta menekan pemakaian energi. Penurunan biaya akses justru memicu lonjakan penggunaan yang kian meluas di masyarakat, sehingga total konsumsi daya terus membengkak.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan penguasaan teknologi. Lebih dari 90 persen kapasitas komputasi canggih dunia saat ini hanya dikuasai oleh dua negara, yakni Amerika Serikat dan China. Sementara itu, lebih dari 150 negara lain tidak memiliki infrastruktur mandiri, tetapi kerap menjadi wilayah yang menanggung beban ekologisnya.
Di sisi lain, percepatan siklus pembaruan perangkat keras memicu ancaman limbah elektronik yang diproyeksikan mencapai 2,5 juta ton per tahun pada 2030. Sebagian besar limbah berisiko terbuang ke negara-negara yang belum memiliki fasilitas pengolahan aman.
PBB menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan tidak harus dihentikan, melainkan harus diarahkan ulang agar tidak melampaui daya dukung Bumi. Pemerintah di setiap negara diimbau mengintegrasikan perhitungan ketersediaan air dan lahan dalam izin pembangunan pusat data, sedangkan pengembang dan pengguna diharapkan lebih bijak dalam merancang serta memanfaatkan layanan digital.***
