Fajarasia.id — Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan penindakan massal terhadap akun pengguna di bawah umur pada sejumlah platform media sosial utama. Kendati jutaan akun telah diblokir, pemerintah menilai pembenahan fitur keamanan anak masih jauh dari memadai.
Langkah tegas ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Regulasi tersebut membatasi akses bagi anak berusia 16 tahun ke bawah pada platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi.
Berdasarkan laporan resmi platform, TikTok mencatatkan jumlah penindakan terbesar dengan menonaktifkan sekitar 9 juta akun anak. Pada ekosistem Meta, sebanyak 85.000 akun Instagram dan 99.000 akun Facebook milik pengguna di bawah umur resmi ditutup, disertainya pengalihan 22,5 juta akun anak ke fitur teen account.
Di tengah gelombang penertiban tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti minimnya transparansi dari platform Threads milik Meta. Hingga kini, Komdigi belum menerima laporan penindakan maupun data penonaktifan akun anak pada aplikasi tersebut.
Pemerintah mendesak Meta untuk menunjukkan komitmen nyata dan segera menyerahkan laporan kepatuhan pada platform Threads sebagaimana yang dilakukan pada Facebook dan Instagram.
Komdigi menegaskan bahwa pengalihan puluhan juta pengguna muda ke teen account tidak otomatis menurunkan status bahaya platform. Sistem yang ada saat ini belum cukup aman untuk mengubah klasifikasi platform dari berisiko tinggi menjadi berisiko rendah.
Sejumlah celah krusial masih ditemukan, terutama fitur komunikasi yang memungkinkan kontak langsung dengan orang tak dikenal. Kerentanan ini dinilai berpotensi memicu timbulnya risiko kecanduan, paparan konten bermasalah, hingga ancaman terhadap kondisi psikologis serta kesehatan mental anak. Oleh karena itu, pengetatan mekanisme perlindungan akan terus didorong hingga seluruh celah keamanan benar-benar teratasi.
