Fajarasia.id – Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat aksi perubahan iklim melalui langkah nyata yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
Pesan tersebut disampaikan Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, sebagai bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Menurut Jumhur, Indonesia meyakini bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua agenda yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan.
“Ketika dunia didorong untuk bergerak dari komitmen menuju implementasi aksi iklim yang lebih cepat dan adil, Indonesia membawa pesan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan bersama,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
Dalam forum yang dihadiri sejumlah pemimpin dunia tersebut, Indonesia memaparkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penurunan emisi dan menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Upaya tersebut mencakup pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, hingga penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan energi surya skala besar, pemanfaatan biodiesel B50, serta akselerasi penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi ekonomi hijau nasional.
Jumhur menekankan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara adil dan berpusat pada kepentingan masyarakat. Karena itu, keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kemajuan teknologi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan transisi harus tercermin pada keterjangkauan energi, terciptanya lapangan kerja yang layak, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan iklim bagi negara berkembang. Pemerintah menilai pembiayaan menjadi faktor penting untuk mendukung implementasi target iklim, mulai dari penguatan kapasitas, pengembangan teknologi, hingga pelaksanaan program adaptasi di tingkat daerah.
Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia turut menekankan pentingnya upaya adaptasi. Salah satunya melalui pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa, restorasi mangrove, serta perlindungan ekosistem pesisir guna mengurangi risiko kenaikan muka air laut.
Menurut Jumhur, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa agenda lingkungan dan iklim telah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar program pendukung.
Menjelang penyelenggaraan COP31, Indonesia juga menyerukan penguatan kerja sama internasional agar komitmen iklim global dapat diwujudkan menjadi program nyata yang mampu meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan.*****
