Fajarasia.id – Proyek pembangunan hunian rumah susun atau tower bagi aparatur sipil negara (ASN) di IKN Nusantara ditargetkan dimulai September 2023. Pembangunan hunian ASN menjadi salah satu prioritas untuk dapat memulai proses migrasi para ASN ke IKN.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan tower ASN akan dilakukan pertengahan September bulan depan. “Targetnya awal Juli 2024 minimal 12 tower selesai dan siap huni,” kata nyasaat dihubungi, Minggu (27/8/2023).
Iwan menjelaskan, total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan kawasan hunian ASN Sebanyak Rp 9,4 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun 47 tower dengan total kapasitas 16 ribu ASN. Adapun untuk alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tahun ini sebesar Rp 3,7 triliun dari Rp 9,4 triliun.
Pihaknya optimistis pembangunan segera dimulai pada bulan depan karena kontrak pekerjaan oleh pemenang tender telah dilakukan pada Jumat (25/8/2023) untuk seluruh paket pekerjaan.
Pemerintah, Iwan melanjutkan, tidak membagi proporsi kontraktor antara BUMN maupun swasta. Sebab, pembangunan dilakukan dengan sistem tender sehingga perusahaan yang memenangkan tender yang akan berkontrak.
Namun, ia tak dapat menyebut detail perusahaan mana saya yang menjadi kontraktor karena kontrak tender dilakukan secara KSO atau kerja sama operasional dari gabungan beberapa perusahaan.
“Ini dibangun dengan dana APBN, jadi bukan dibagi-bagi, kalau (proyeknya) dibagi-bagi nanti tidak ada kompetisi (antarperusahaan),” kata Iwan menambahkan.
Iwan menambahkan, Kementerian PUPR juga menargetkan sebanyak 10 ribu pekerja konstruksi dapat memiliki hunian di kawasan IKN Nusantara mulai tahun ini. Penyediaan hunian bagi pekerja juga diprioritaskan demi mempermudah mobilitas para pekerja dalam proses pembangunan.
Iwan mengatakan, pemerintah bersama kontraktor baru saja menyelesaikan pembangunan 22 tower dengan masing-masing empat lantai untuk pekerja konstruksi. Hunian tersebut pun dapat langsung dimanfaatkan bagi pekerja di kawasan proyek.
“Saat ini sudah dihuni oleh 4.000 pekerja, sudah tinggal di sana. Dalam waktu dekat akan lebih masif, insya Allah sampai 10 ribu pekerja tahun ini akan tinggal di sana,” ujar Iwan.
Iwan mengakui, terdapat tantangan besar dalam pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi. Pasalnya, pemerintah juga dikejar dengan tenggat waktu yang cukup singkat karena pada tahun depan diharapkan IKN mulai dapat difungsikan sebagai pusat pemerintahan.
Ia mengakui, pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi cukup terlambat karena anggaran yang baru dapat dicairkan. Namun, pembangunan proyek berhasil diselesaikan dalam waktu 145 hari dan dibangun secara permanen.
“Kita ingin pekerja konstruksi bisa tinggal di sana secara layak karena mereka ini terus terang adalah pahlawan pembangunan juga di sana,” kata ujarnya.
Terkait rumah dinas para menteri, Iwan menyampaikan bahwa hingga pekan ketiga Agustus 2023, progres fisik pembangunan 36 rumah menteri yang sudah dibangun sejak tahun lalu baru mencapai angka 22,86 persen. Meski masih di bawah setengah pembangunan, Iwan optimistis pembangunan rumah menteri bisa selesai sebelum migrasi dimulai.
“Untuk (pembangunan) rumah jabatan menteri sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Insya Allah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan,” ujar Iwan.
Iwan menyebut IKN Nusantara juga akan membangun sekitar 8.000 rumah dinas. Namun, pembiayaan pembangunan rumah dinas ini diharapkan tak sepenuhnya mengandalkan APBN.
“Kira dorong agar investor bisa membangun atau dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) untuk menambah pembangunan rumah dinas,” kata Iwan.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, menara ASN masuk dalam pembangunan tahap pertama bersama dengan Istana Negara, Kantor Kepresidenan, Kantor Sekretariat Negara, serta Kantor Kementerian Koordinator.
Danis menjelaskan, satu menara terdiri atas 12 lantai sesuai aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah. Adapun satu lantai terdiri atas lima unit apartemen sehingga total satu menara akan diisi oleh 60 unit apartemen.
Satu unit apartemen terdiri atas tiga kamar. “Jadi, satu tower total ada 180 kamar. Dikali 12 tower berarti ada 2.160 kamar,” ujar Dannis.
Adapun terkait penyediaan air bersih untuk minum, Badan Otorita IKN juga tengah membangun instalasi pengolahan air (IPA). Sumber air diperoleh dari sungai maupun bendungan sekitar dan diolah untuk siap minum. Air tersebut akan dialirkan ke menara hunian ASN untuk kebutuhan konsumsi para penghuni.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan delapan prioritas pembangunan tahun 2024-2026 yang erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan IKN.
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengharapkan seluruh pihak, terutama organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan yang dimaksud.
“Delapan prioritas pembangunan tersebut telah disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim kepada semua perangkat daerah,” kata Sri Wahyuni di Samarinda, Jumat.
Prioritas pembangunan tersebut adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM untuk penyerapan tenaga kerja ini begitu penting, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.
Kemudian, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya. “Melalui prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting, terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim,” katanya.
Selain itu, penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Ketiga prioritas ini sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Benua Etam,” ujarnya.
Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. “Kita harapkan seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat,” kata Sri Wahyuni.
Sebagai provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, dia melanjutkan, peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan. “Dengan demikian, program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN.”***
