Fajarasia.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena menyambut baik Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia.
Politisi Gerindra Dapil Maluku ini mengingatkan sejumlah masalah krusial terkait pemberdayaan perempuan dan anak saat ini harus diprioritaskan dengan langkah nyata.
“Ya, tentu kita berharap potensi yang dimiliki perempuan dan anak dapat menjadi salah satu pendorong dalam pencapaian target-target pembangunan nasional mewujudkan Indonesia emas 2045,” ujar Alimudin, Jumat 7 Februari 2025.
Mantan Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) ini mengatakan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.
“Artinya, tumbuh kembang anak di lingkungan yang sehat juga sangat berpotensi menciptakan generasi penerus yang berdaya saing di masa mendatang,” beber Alimudin.
Alimudin mengaku salah satu isu krusial yang dicatat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yakni terkait pola makan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
Apalagi, Alimudin bilang Presiden Prabowo Subianto pun ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka.
“Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini saya yakin akan menciptakan generasi kita yang lebih sehat dan produktif,” imbuh Alimudin.
Alimudin berujar tercapainya kualitas sumber daya manusia (SDM) bermutu dan berdaya saing adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan menyeluruh.
Untuk itu, Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) IAIN Ambon ini sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat bersinergi memperkuat pemberdayaan perempuan dan meningkatkan perlindungan anak, hingga di tingkat desa.
“Langkah ini penting agar mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan yang layak demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Alimudin Kolatlena.***
