Fajarasia.id – Sekretariat Jenderal DPR RI mengawali tahun 2026 dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas. Acara berlangsung di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (8/1/2026), dipimpin langsung oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.
Indra menegaskan, agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen moral seluruh jajaran Setjen DPR RI untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transformasi organisasi.
“Perjanjian kinerja dan pakta integritas ini bagian dari rencana strategis DPR RI, sekaligus menegaskan peran Setjen sebagai unsur pendukung profesional dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujar Indra.
Sepanjang 2025, Setjen DPR RI menghadapi berbagai dinamika, mulai dari reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, hingga peningkatan akuntabilitas. Meski begitu, Indra mengakui masih ada pekerjaan rumah, seperti penyelarasan perencanaan dengan penganggaran, serta partisipasi unit kerja dalam evaluasi internal.
Ia menekankan bahwa transformasi organisasi tidak hanya soal digitalisasi, tetapi juga perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja agar lebih adaptif terhadap tuntutan publik.
“Transformasi itu jangkar utamanya adalah cara berpikir, cara bekerja, dan semangat melayani. Tidak ada pilihan, seluruh jajaran harus bergerak bersama mengikuti perubahan,” tegasnya.
Indra juga menyoroti kompleksitas agenda DPR RI yang semakin meningkat. Hal ini menuntut dukungan administrasi yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, penguatan SDM aparatur menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja dan lintas generasi.
Ia berharap penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun ini bisa menjadi landasan kokoh untuk membangun budaya kerja berorientasi hasil, memperkuat sinergi internal, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI.
“Komitmen ini harus dijaga bersama demi terwujudnya DPR RI yang berwibawa dan berintegritas,” pungkasnya.
