Fajarasia.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti carut-marut kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang kerap bermuara pada persoalan data. Ia menilai, akar masalah terletak pada belum solidnya tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Banyak masyarakat yang seharusnya berhak justru dinonaktifkan, sementara ada yang tidak tepat sasaran. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut hak dasar warga negara,” tegas Selly di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, DTSEN bukan milik tunggal Kementerian Sosial, melainkan hasil kerja lintas kementerian dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pihak yang menentukan desil kesejahteraan. Lemahnya sinkronisasi dan pemutakhiran data disebut menjadi penyebab utama munculnya keluhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Selly juga menyoroti belum optimalnya mekanisme uji sanggah yang membuat masyarakat kesulitan mengajukan keberatan. Ia mendorong pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola DTSEN, termasuk memperkuat peran BPS melalui revisi regulasi terkait Satu Data Indonesia dan Statistik.
“Kalau datanya rapi dan terintegrasi, persoalan PBI BPJS tidak akan terus berulang. Negara harus hadir memastikan kebijakan berbasis data benar-benar melindungi kelompok paling rentan,” pungkas Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
