Fajarasia.id – Indonesia untuk pertama kalinya memimpin Sidang Dewan HAM PBB dengan mengusung misi “Kepresidenan Untuk Semua”. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia memperkuat peran Dewan HAM di tengah tekanan geopolitik dan tantangan multilateralisme.
“Kepresidenan kali ini bukan hanya untuk Indonesia, ini adalah Kepresidenan Untuk Semua,” ujar Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Sugiono mengingatkan agar Dewan HAM tidak terpolarisasi atau bersikap selektif dalam menangani kasus HAM, karena hal itu dapat merusak legitimasi dan kepercayaan global. Ia menekankan pentingnya imparsialitas, objektivitas, dan transparansi sebagai fondasi kredibilitas dewan.
Indonesia, lanjutnya, siap menjembatani perbedaan melalui dialog dan mendengarkan semua pihak. “Sifat universal HAM seharusnya mempersatukan kita dalam tujuan, bukan memecah belah,” tegasnya.
Sidang ke-61 ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memimpin Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 2006. Kepemimpinan Indonesia dijalankan oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Sidang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Selama kepresidenan Indonesia, sejumlah isu tematik diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
