Fajarasia.id – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Mandat ini menjadi tonggak penting bagi diplomasi Indonesia di kancah internasional, sekaligus bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, mengingatkan agar Indonesia menjalankan peran tersebut dengan profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak berbasis data sahih.
“Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” kata Rezasyah, Sabtu (10/1/2026).
Rezasyah menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan agar kredibilitas forum multilateralisme tetap terjaga. Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, mengingat persaingan dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands yang didukung diplomasi Amerika Serikat.
Menurutnya, kualitas diplomasi Indonesia belakangan ini terbukti efektif, terutama lewat sikap kritis terhadap serangan AS ke Venezuela yang berbasis hukum internasional. Hal itu, kata dia, berhasil menahan langkah sepihak AS.
Meski begitu, Rezasyah menilai publik berharap Indonesia bersikap lebih tegas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di tengah dinamika geopolitik global.
“Publik Indonesia berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang di atas angin berpotensi menyerang negara lain, termasuk mengincar Indonesia yang memiliki sumber daya alam fantastis,” ujarnya.
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada pertemuan organisasi Dewan HAM PBB di Jenewa, 8 Januari 2026. Penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi berkelanjutan yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri RI bersama perwakilan Indonesia di luar negeri.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat, Sidharto pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Duta Besar RI untuk India serta Bhutan.
Dengan mandat ini, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran penting dalam menjaga agenda HAM global, sekaligus menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas di tengah tantangan geopolitik dunia.
