Fajarasia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram karena masih banyak anggaran belanja di pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN masih didominasi dan sering membeli produk impor.
Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).
“Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita,” kata Presiden.
“Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini,” tegasnya.
Presiden mengungkapkan, masih banyak di pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN yang enggan membe;i produk dalam negeri karena sejumlah alasan.
“Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali,” ungkapnya.
Presiden membeberkan beberapa contoh barang yang sampai sekarang masih didatangkan dari luar negeri. Seperti mesin jahit low speed.
Produk tersebut diimpor dengan nilai Rp13 juta per unit. Padahal, barang serupa sudah tersedia di Tanah Air dengan harga yang lebih murah, yaitu Rp12.8 juta per unit.
Kedua, pipa oksigen. Alat medis itu dibeli dari luar negeri seharga Rp8.300 per unit. Sementara di dalam negeri, barang tersebut dijual hanya Rp6.900 per unit.
“Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Tapi beli impor. Ini saya cek. Alasannya ada saja. Kualitasnya, Pak. Speknya tidak pas, Pak. Kayak kita ini orang tidak mengerti masalah spesifikasi. Ada alasan satu warna merah, satu warna putih. Saya senang warna putih. Tidak ada,” ungkap mantan Wali Kota Solo itu.
Kepala Negara bahkan memerintahkan seluruh jajarannya untuk tetap membeli produk lokal, meskipun harganya lebih mahal. Dia meminta untuk memprioritaskan produk dalam negeri.
“Ada alat mekanik yang impor harganya 22.9 juta, yang dalam negeri 28 juta, tetap beli yang dalam negeri. Terpaut sedikit tidak apa-apa karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Tidak ada alasan,” tegas Presiden.
Selain itu, Kepala Negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN.****
