Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada jajaran ekonomi untuk mempercepat pembenahan Bursa Efek Indonesia (BEI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa reformasi struktural menjadi kunci menciptakan sistem perdagangan saham yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global.
Salah satu langkah strategis adalah peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan kenaikan batas minimal saham publik (free float) menjadi 15 persen. Kebijakan ini diharapkan mampu menempatkan bursa Indonesia sejajar dengan standar internasional. “Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, termasuk demutualisasi bursa dan peningkatan free float sesuai standar global,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik manipulatif seperti saham gorengan yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar. Transparansi kepemilikan saham juga diperketat melalui aturan beneficial ownership, guna memastikan kejelasan afiliasi pemegang saham dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, aparat penegak hukum bersama otoritas bursa akan menindak tegas setiap pelanggaran aturan keuangan. “Langkah hukum akan dijalankan tanpa diskriminasi terhadap pihak yang mengganggu stabilitas pasar modal,” tegas Airlangga.
Presiden Prabowo juga memastikan operasional bursa tetap berjalan normal meski berada dalam masa transisi kepemimpinan. Pejabat pelaksana tugas diberi mandat penuh untuk menjaga fungsi regulasi dan pengawasan. Kepada investor domestik maupun internasional, Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan komitmen menyediakan iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelas dunia.
