Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 sempat mendapat banyak penolakan sebelum resmi diterapkan. Menurutnya, sebagian pihak lebih menginginkan Indonesia tetap bergantung pada impor solar.
“Dulu waktu kita mulai penjajakan B50, banyak yang menentang. Mereka tidak mau kita B50 karena ingin impor, di situ mereka ambil komisi,” ujar Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo menilai penerapan B50 menjadi pencapaian penting karena Indonesia menjadi negara pertama yang berani sekaligus berhasil memproduksi biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun per tahun.
Ia juga menyinggung potensi keuntungan dari praktik komisi impor yang selama ini dinilai merugikan negara. “Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp34 triliun dimakan hanya belasan orang,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi kebocoran anggaran melalui efisiensi dan pemberantasan korupsi. Ia juga menekankan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) yang selama bertahun-tahun disebut sebagai sumber persoalan tata kelola.
“BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun sedikit demi sedikit mulai kita benahi,” tegasnya.****
