Fajarasia.co – Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar 76,6Triliun akan dibahas kembali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu pada 23 Mei mendatang.
Ketua KPU RI, Hasyim Ashari menyatakan pihaknya akan membawa masalah anggaran KPU dalam RDP pekan depan. Menurutnya anggaran sebesar 76,6 Triliun masih memungkinkan dapat ditekan jika biaya non elektoral dikeluarkan dari anggaran yang diterima KPU.
“Dalam 76,6 triliun masih ada biaya non elektoral seperti untuk protokol kesehatan (prokes) covid 19 dan sarana prasarana kantor-kantor KPU, gudang KPU. Jika anggaran mau diturunkan, ya dari dua (hal) itu.” kata Hasyim saat Dihubungi melalui telp Seluler, Senin (23/5/2022).
Sebisa mungkin, kata Hasyim, KPU fokus pada anggaran elektoral, sementara anggaran non elektoral, sebaiknya tidak dialokasikan di KPU tapi di pemerintah yang memiliki otoritas untuk menanganinya, sehingga pihaknya dapat manfaatnya saja.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, terkait kesiapan sarana prasarana kantor-kantor KPU dan gudang KPU, diperlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah.
“Menyiapkannya bisa menggunakan beberapa pola, pola pertama dibiayai APBN dan pola yang kedua itu bisa nanti pinjami oleh pemerintah atau lembaga pemerintah pusat yang ada di daerah, bisa juga dimintakan bantuan atau dipinjami oleh pemda setempat.” ujarnya
Untuk anggaran aspek elektoral, kata Hasyim, dapat dipastikan sudah tetap, termasuk rencana menaikkan honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Kita naikkan dari 500 ribu menjadi 1,5 juta. Kerja mereka berat, masif dan secara mental juga penuh tekanan. Kalau angka uang kehormatan atau honornya layak gitu ya mengurangi resiko resiko dan dapat menjaga integritasnya” tutup Hasyim.****
