Fajarasia.id – Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak dari tarif Amerika Serikat yang berisiko menyebabkan PHK massal. Inisiatif yang sedang dibahas adalah pembentukan Satgas PHK yang akan berfokus pada mitigasi dan pencegahan pemutusan hubungan kerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait sangat penting. “Konsolidasi pertama terkait juga konsolidasi masalah data dan informasi,” ujarnya , Rabu (9/4/2025).
Ia menyebutkan, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Konsolidasi data tenaga kerja yang tersebar di berbagai instansi menjadi hal krusial agar kebijakan yang diambil bisa efektif.
Dalam menghadapi potensi PHK, Kemenaker juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih konkrit. “Tentunya yang kita harus pastikan adalah bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa terpenuhi,” katanya.
Kemenaker, lanjutnya, juga mempersiapkan solusi untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan, termasuk memberikan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. “Nah ini akan menjadi pertimbangan, terutama bagi calon-calon para pekerja, ketika dia misalnya akan membutuhkan tambahan keterampilan,” ujarnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan peta PHK untuk membantu merespons permasalahan dengan lebih tepat. Anwar berharap data dan informasi yang konsolidasi bisa tersedia dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Melalui kebijakan ini, Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi konkret bagi mereka yang terdampak PHK. Upaya tersebut diharapkan membantu pekerja untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan keterampilan yang lebih sesuai.****
