Fajarasia.id – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan keras dari Partai Buruh. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat sebagai amanat Reformasi dan cerminan kedaulatan rakyat.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat rekam jejak calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (4/1).
Alih-alih menekan biaya politik, Iqbal menilai sistem Pilkada melalui DPRD justru membuka peluang politik transaksional yang lebih besar. Menurutnya, dugaan praktik money politics sangat mungkin terjadi di kalangan elite partai yang berkuasa di DPRD.
“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah, cukup dengan segelintir anggota DPRD,” tegasnya.
Iqbal mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi. Ia menilai wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah bentuk kemunduran demokrasi.
“Ada darah, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal?” katanya.
Untuk menekan biaya politik tanpa mengorbankan demokrasi, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu. Setelah penghitungan suara di TPS, seluruh daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi harus disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu.
Dengan sistem transparansi ini, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka sehingga celah manipulasi bisa ditekan.
“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” tandas Iqbal.
Penolakan Partai Buruh menambah deretan suara kritis terhadap wacana Pilkada via DPRD. Publik kini menanti sikap pemerintah dan DPR terkait arah kebijakan pemilu ke depan, apakah tetap mempertahankan sistem langsung atau kembali ke mekanisme perwakilan.
