Fajarasia.id — Gelombang narasi negatif terhadap mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya belakangan ini memicu keprihatinan sejumlah kalangan. Tuduhan tak berdasar seperti ijazah palsu dan rekayasa politik dinilai sebagai bagian dari strategi sistematis untuk menjatuhkan reputasi tokoh nasional menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C. Zulkifli, SH., MH., menyebut fenomena ini sebagai bentuk character assassination yang berpotensi mencederai demokrasi. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10), Pieter menegaskan bahwa fitnah yang terus digulirkan bukanlah kritik konstruktif, melainkan taktik politik yang berbahaya.
> “Gelombang fitnah terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarga diduga bukan sekadar kritik, tapi strategi politik menjelang Pilpres 2029,” ujar Pieter.
Ia menyoroti bahwa sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia, dengan pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, transformasi digital, dan diplomasi luar negeri yang tegas. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut kini coba digugat melalui narasi destruktif yang tidak berbasis fakta.
Salah satu isu yang disebut paling mencolok adalah tuduhan ijazah palsu, yang telah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi dan institusi pendidikan terkait. Meski demikian, isu tersebut tetap dihidupkan di ruang publik, seolah opini dapat menggantikan fakta hukum.
Pieter juga mengkritisi peran media sosial dalam memperbesar disinformasi. Ia menyebut satu unggahan viral bisa menghapus kerja keras selama satu dekade, dan hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan pasca-Jokowi.
> “Ketika kekuasaan mendekati akhir, muncul kelompok yang ingin menulis ulang sejarah dengan tinta negatif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pieter menilai bahwa serangan terhadap keluarga Jokowi, termasuk Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan adanya ketakutan terhadap potensi politik mereka di masa depan. Elektabilitas yang tinggi dan kedekatan Jokowi dengan rakyat disebut sebagai ancaman bagi kekuatan politik lama yang oligarkis.
> “Jika benar demikian, maka fitnah dan disinformasi itu tak lain adalah bentuk ketakutan terhadap persaingan sehat dalam demokrasi,” tegas Pieter.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh di atas fondasi kebenaran, bukan kebencian. Publik diimbau untuk lebih cerdas dalam memilah informasi, sementara media dan elite politik diminta menjaga etika dan integritas dalam berkompetisi.****
–
