Fajarasia.id — Myanmar memasuki babak penentu dalam pesta demokrasi pertamanya sejak kudeta 2021. Fase ketiga sekaligus terakhir pemungutan suara digelar di 63 kota pada Minggu (25/1), menandai langkah penting menuju pembentukan parlemen baru.
Pemungutan suara berlangsung sejak pagi hingga pukul 16.00 waktu setempat. Jenderal Min Aung Hlaing, penjabat presiden Myanmar, turut hadir meninjau proses pemilihan di Mandalay, menunjukkan betapa krusialnya momentum ini bagi pemerintahan militer.
Tahapan sebelumnya telah digelar pada 28 Desember di 102 kota dan 11 Januari di 100 kota. Mayor Jenderal Zaw Min Htun, juru bicara junta, menyebut parlemen baru akan bersidang pada Maret, dengan pemerintahan hasil pemilu dijadwalkan mulai bekerja pada April.
Pemilu kali ini akan menentukan 664 kursi parlemen bikameral — 440 di majelis rendah dan 224 di majelis tinggi — serta badan legislatif negara bagian dan regional. Presiden baru nantinya akan dipilih oleh parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, Myanmar hidup dalam bayang darurat selama lebih dari empat tahun. Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bahkan dibubarkan bersama 40 partai lain pada 2023. Kini, enam partai dengan hampir 5.000 kandidat ikut serta dalam pemilu, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer dengan lebih dari 1.000 kandidat.
Di tingkat regional, 57 partai turut meramaikan kontestasi. Meski proses pemilu ini menuai sorotan internasional, bagi Myanmar, tahap terakhir ini menjadi simbol transisi menuju pemerintahan baru setelah bertahun-tahun dilanda krisis politik.
