Fajarasia.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap langkah hukum yang menyasar Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Pigai mendorong agar polemik terkait pernyataan JK diselesaikan melalui jalur dialog dan klarifikasi, bukan melalui laporan kepolisian.
Menurut Pigai, pendekatan non-litigasi atau di luar jalur hukum jauh lebih efektif dalam meredam potensi ketegangan sosial, terutama pada isu sensitif yang berkaitan dengan agama.
“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/4).
Pigai menilai JK sebagai sosok negarawan yang tidak mungkin memiliki niat buruk untuk menyudutkan kelompok tertentu. Ia meminta publik untuk tidak langsung berasumsi negatif terhadap pernyataan tokoh nasional tersebut.
“Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika terdapat poin pernyataan yang dianggap kurang tepat, mekanisme komunikasi terbuka adalah solusi terbaik demi menjaga kohesi sosial. Langkah pelaporan ke polisi justru dikhawatirkan akan memicu eskalasi konflik yang merugikan persatuan bangsa.
“Ada pun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi,” imbuh Pigai.
Lebih lanjut, Menteri HAM mengingatkan pentingnya kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan agar tidak mudah terprovokasi narasi yang memecah belah. Ia menekankan bahwa membenturkan kelompok masyarakat melalui isu agama hanya akan membawa kerugian besar bagi stabilitas nasional.
“Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait isi ceramahnya yang memicu polemik. Di sisi lain, pihak Jusuf Kalla telah memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut bertujuan untuk menjelaskan dinamika konflik dan pentingnya meluruskan pemahaman demi perdamaian, bukan untuk mengajarkan teologi tertentu.***
