Fajarasia.id – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan belum ada kemajuan dalam penyelesaian masalah Rohingya di Myanmar. Hal ini berdampak pada banyaknya pendatang etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.
“Solusi untuk masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan. Dalam tiga bulan terakhir, Indonesia telah menerima 644 pengungsi Rohingya lagi,” kata Retno Marsudi dalam Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada Rabu (1/11/2023) di Kementerian Luar Negeri di Jakarta.
Menurut informasi yang dihimpun pemerintah, terdapat lebih dari 1.000 migran Rohingya di wilayah Indonesia. “Dengan peningkatan tersebut, 1.500 migran etnis Rohingya telah terdaftar di Indonesia,” ujarnya.
Sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia percaya bahwa masalah etnis Rohingya tidak dapat diselesaikan kecuali masalah di Myanmar diselesaikan. “Masalah Rohingya semakin sulit diselesaikan dalam situasi Myanmar saat ini, masalah Rohingya tidak akan selesai jika akar permasalahan Myanmar tidak diselesaikan,” ujar Retno.
Dalam konteks yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengumumkan bahwa sementara itu bukan bagian dari Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951. Namun, Indonesia menawarkan bantuan dan aspek kemanusiaan kepada para pengungsi etnis Rohingya yang tiba di wilayahnya. – Seperti yang terjadi di Aceh, kami sekarang menawarkan bantuan. Artinya, salah satu prinsip yang kami anut dalam hal ini misalnya tidak memulangkan mereka ke negara asalnya,” kata Teuku Faizasyah.
Menlu RI meyakinkan bahwa masalah Myanmar tidak akan tersandera dalam proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN pada masa kepresidenan Indonesia tahun 2023. Namun, Indonesia berupaya membantu Myanmar keluar dari krisis politik, terutama dengan mendirikan oleh “utusan khusus”. Kantor yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia.
“Sesuai dengan 5 Points of Agreement (5PC) dan keputusan yang diambil pada KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia berhubungan dengan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dapat mewujudkan mandat 5PC untuk memfasilitasi terciptanya dialog nasional,” kata Retno.
“Kerja sama dengan Utusan Khusus Sekjen PBB terus berlanjut. Indonesia menuntut agar semua pemangku kepentingan diberikan akses kepada Sekjen ASEAN dan AHA Center untuk melanjutkan bantuan kemanusiaannya,” ujarnya. ***
