Fajarasia.id – Digitaliasi merupakan salah satu kunci Indonesia bertahan menghadapi krisis ekonomi, selain hilirisasi, dana desa, dan harga berbagai komoditas. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai pengembangan yang terlihat semakin baik di berbagai sektor esensial. Seperti pelabuhan, industri ekstraktif, dan tata kelola minerba juga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Permasalahan pelabuhan berhasil dibenahi di 14 pelabuhan utama sepanjang 2021-2022. Antara lain terkait duplikasi dan repetisi proses layanan, layanan yang belum terdigitalisasi, ketidakpastian waktu layanan, dan ketidakpastian biaya,” katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Selasa (20/12/2022).
“Kini performa pelabuhan Indonesia masuk ke dalam 20 besar terbaik di dunia. Dan ini berdasarkan penilaian United Nations Conference On Trade and Development,” ujarnya.
Meskipun demikian, Menko Luhut mengingatkan kembali tentang enam hal yang perlu menjadi catatan. Hal-hal yang dimaksud mencakup layanan kapal (single submission pengangkut), layanan barang (single submission) kepabeanan dan karantina, layanan transportasi (trucking).
Berikutnya layanan pembayaran (single billing), layanan perdagangan antarpulau, dan penyempurnaan sistem monitoring tenaga kerja bongkar muat (SIMON TKBM).
“Selain pelabuhan, ada aplikasi SIMBARA, yang akan dijadikan sebagai back-end system yang mengintegrasikan data komoditas minerba di hulu,” ucapnya. Di tahun 2023, kata Menko Luhut, pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait akan menyelesaikan Peraturan Presiden untuk implementasi SIMBARA.
Mengenai pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, tambahnya, merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Hal tersebut untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Yaitu terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Maka juga akan menjadi penggerak untuk penyediaan lapangan kerja dan upaya penguatan pencegahan korupsi melalui digitalisasi,” ucap Luhut.
“Saat ini PBJ salah satunya telah diterapkan melalui e-catalogue, di sana sudah tersedia 2,3 juta item. Dan tahun ini kami menargetkan Rp400 triliun produk dalam negeri harus masuk dalam e-catalogue,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah tersebut sama dengan penyediaan dua juta lapangan kerja. Selain itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebanyak 1,7 persen.
“Kalau negeri kita ingin maju, kuncinya bukan di investasi. Tapi dari penggunaan produk dalam negeri ini,” kata Luhut.****
