Fajarasia.id – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menegaskan bahwa kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence) bukan sekadar tren. Menurutnya buatan AI melainkan kekuatan transformasional yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia.
“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).
Menurutnya, AI menghadirkan dua sisi tantangan. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi, peningkatan produktivitas, serta peluang kerja dan inovasi baru.
Di sisi lain, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperlebar kesenjangan dan meninggalkan sebagian tenaga kerja. “Indonesia tidak melihat AI sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” ucapnya.
Menaker menjelaskan bahwa Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat (people-centric approach) dalam adopsi AI. Dengan tujuan menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama. Pertama, inklusi digital, pemerintah memandang akses terhadap teknologi, infrastruktur, dan literasi digital sebagai hak dasar.
Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan kelompok rentan tidak tertinggal dalam transformasi digital. Kedua, untuk menjawab kesenjangan keterampilan akibat pesatnya kemajuan teknologi, Indonesia mendorong modernisasi pelatihan vokasi industri dan pendidikan.
Program pelatihan nasional dirancang agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara luas, efisien, dan menjangkau lebih dari 280 juta penduduk. “Kami juga tengah membangun Pusat Produktivitas Nasional dengan AI sebagai tema strategis, baik sebagai subjek riset maupun alat transformasi ketenagakerjaan,” ucapnya.
Ketiga, sistem perlindungan sosial harus mampu mengakomodasi masa transisi pekerjaan. Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan di Indonesia merupakan contoh nyata, karena menggabungkan dukungan penghasilan, pelatihan ulang, dan fasilitasi penempatan kerja.
Keempat, dialog sosial inklusif atau partisipasi aktif pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci dalam menyusun kebijakan dan kerangka tata kelola AI. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global, khususnya dalam investasi keterampilan digital.
“Kemudian pertukaran kebijakan ketenagakerjaan inklusif, kolaborasi tata kelola AI, serta promosi inovasi berbasis keadilan dan keberlanjutan.Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” ? katanya.***
