Fajarasia.id – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyoroti rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang pada tahun 2025 baru mencapai 32,85 persen. Ia menilai target pemerintah untuk menaikkan APK menjadi 34,92 persen pada 2026 sulit tercapai, terutama dengan keterbatasan anggaran program KIP Kuliah yang tidak mengalami peningkatan.
Dalam Rapat Kerja dengan Mendiktisaintek di Kompleks DPR RI, Sofyan menegaskan bahwa biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat menjadi penghambat utama akses masyarakat ke perguruan tinggi. “Kunci utama peningkatan APK adalah ekonomi keluarga. Saat ini perekonomian kita masih lemah, jauh tertinggal dibandingkan negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan bahwa rendahnya APK dipengaruhi oleh beberapa faktor:
- Keterbatasan akses perguruan tinggi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- Biaya kuliah tinggi yang membuat banyak calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan pendidikan.
- Peluang kerja terbatas bagi lulusan sarjana, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih langsung bekerja setelah lulus sekolah menengah.
Menurut Sofyan, KIP Kuliah memang menjadi salah satu program strategis untuk membuka akses pendidikan tinggi. Namun, anggaran yang tidak bertambah dari tahun sebelumnya membuat target peningkatan APK sulit dicapai.
Selain itu, ia menyoroti adanya masalah ketepatan sasaran penerima KIP. Beberapa penerima ternyata berasal dari keluarga mampu dengan fasilitas mewah, sementara ada pula praktik manipulasi data alamat KTP untuk memenuhi syarat penerimaan. “Data yang tidak akurat ini jelas memengaruhi hasil survei dan penilaian kelayakan penerima bantuan,” tegasnya.
Sofyan menekankan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam memperbaiki sistem seleksi penerima KIP agar tepat sasaran, sekaligus menambah alokasi anggaran pendidikan tinggi. Tanpa langkah konkret, target APK yang ditetapkan hanya akan menjadi angka di atas kertas.
“Target 34,92 persen bukan angka kecil. Dengan anggaran terbatas, sulit rasanya mencapai target tersebut. Pemerintah harus realistis dan memastikan program benar-benar menyentuh anak-anak dari keluarga tidak mampu,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.
