Fajarasia.id – Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mendorong RUU APBN 2026 untuk meningkatkan sektor ekonomi kelautan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim di mana laut menjadi ekonomi utama, namun masih banyak nelayan yang miskin.
Hal ini diungkapkannya menanggapi pembacaan RUU APBN 2026 oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2025. Daniel berharap Pemerintah dapat memperhatikan sektor kelautan dan nelayan dengan dukungan anggaran di APBN 2026.
“Masyarakat miskin di Indonesia yang paling terbawah ada di kalangan nelayan. Kita akan memastikan pendapatan dan kesejahteraan semakin meningkat,” kata legislator dari fraksi PKB tersebut kepada Wartawan di gedung DPR, pada Jumat (15/8/2025).
Daniel menyatakan, diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor kelautan, khususnya nelayan. Menurutnya, dukungan kebijakan yang memudahkan perizinan bagi nelayan diperlukan untuk mendukung kegiatan tangkap ikan.
“Mereka menjadi nelayan bukan mudah malah semakin sulit, ada tantangan dipaksa migrasi dari tingkat daerah ke pusat. Karena itu akan mempersulit perizinan dan kewajiban lainnya, kita minta pemerintah melakukan sosialisasi sehingga masyarakat nelayan bisa memahami,” ucapnya.
Daniel menambahkan, kebijakan sektor kelautan diperlukan kajian mendalam dan mendengarkan aspirasi para nelayan. Menurutnya, sektor kelautan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat kecil dan para nelayan.
“Yang kedua benar-benar terus menghitung dampak dari seluruh kebijakan yang ada. Sehingga setiap kebijakan meningkatkan kesejahteraan nelayan bukan mempersulit,” ujarnya.*****
