Fajarasia.id – Pemkot Bekasi memberikan respons serius pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perubahan status Jakarta menjadi satu dari banyak pembahasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi mengatakan, pindahnya ibu kota negara suka tidak suka akan memberikan dampak kepada Kota Bekasi. Apalagi wilayahnya tersebut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta.
“Perubahan status Jakarta menjadi penting dalam penyusunan RPJPD Kota Bekasi. Sehingga RPJPD diharapkan bisa sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah-daerah sekitar Kota Bekasi,” kata dia, Minggu (28/4/2024).
Selain itu, RPJPD sendiri juga menitikberatkan pada aspek manusianya atau masyarakat. Sehingga dalam RPJPD Pemkot Bekasi memperhatikan betul soal pemenuhan atau penyediaan lapangan kerja.
“Tentu RPJPD memperhatikan betul aspek manuasia atau masyarakat Kota Bekasi. Maka kita pikirkan betul ke depan bagaimana soal pemenuhan lapangan kerja,” kata dia.
Tak hanya itu, persoalan lingkungan hidup juga menjadi pembahasan serius dalam penyusunan RPJPD. Sebab pembangunan di Kota Bekasi ke depan harus mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.
“Selain faktor manusia, RPJPD juga memperhatikan faktor lingkungan. Aspek lingkungan hidup harus diperhatikan karena kita butuh kota yang berkelanjutan,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.
Sekadar diketahui, Pemkot Bekasi baru-baru ini mulai menyusun RPJPD 2025-2045. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan di Kota Bekasi.***
