Fajarasia.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan adanya laporan terhadap TikToker Bima Yudha Saputra yang mengkritik Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung.
Komisioner Komnas HAM Anis Hidyah mengatakan, Komnas HAM menyesalkan sikap pelapor dan sikap gubernur serta jajaran Pemda Lampung atas laporan tersebut.
Dia juga menyesalkan sikap aparat penegak hukum (APH) yang bersikap reaktif atas kritik yang dilontarkan Bima. “Komnas HAM menyesalkan sikap gubernur dan jajaran pemerintahan di Lampung, termasuk APH-nya yang bersikap reaktif terhadap kritik,” ujar Anis melalui pesan singkat, Selasa(18/4/2023).
Anis mengatakan, kritik yang dilontarkan Bima merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat dan memiliki maksud untuk perbaikan layanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
Menurut Anis, masukan yang baik dari Bima seharusnya tidak menjadi alasan kriminalisasi.
Sebab itu, kata dia, Komnas HAM mengimbau agar segala masukan dari masyarakat dipandang sebagai ekspresi dan pendapat untuk perbaikan.
“Sehingga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap siapa pun yang memberikan kritik, masukan, saran kepada pemerintah karena itu bagian dari HAM yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang HAM,” ujar dia.
Tiktoker pengkritik Provinsi Lampung, Bima Yudho Saputro dilaporkan pengacara Ginda Ansori ke Polda Lampung.
Bima dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya laporan resmi terhadap Tiktoker Bima tersebut.
“Benar sudah dilaporkan tanggal 13 April kemarin,” kata Pandra saat dihubungi, Selasa(18/4/2023).
Pandra mengatakan, laporan itu telah diterima oleh kepolisian.
“Berdasarkan KUHAP kepolisian tidak menolak laporan masyarakat. Semua masyarakat sama posisinya di mata hukum,” kata Pandra.
Menurut dia, Tiktoker itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan atas apa yang dilaporkan tersebut.
“Apakah memenuhi unsur atau tidak, nanti kita gelar perkara dahulu,” kata Pandra.
Sebelumnya diberitakan, akun TikTok @awbimaxreborn menjadi viral setelah menyindir kondisi sejumlah sektor di Lampung.
Beberapa sektor yang dikritik, di antaranya terkait infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas.
Pemilik akun bernama Bima Yudho Saputro itu menyebut infrastruktur di Lampung banyak yang rusak.
Proyek Kota Baru juga disebut mangkrak sejak lama. Akun ini juga menyebut pendidikan di Lampung tidak merata hingga ketergantungan akan pertanian.
Reaksi Gubernur Lampung Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membantah bahwa dirinya telah mengintimidasi orangtua Bima Yudho Saputro imbas kritikan yang diterima Pemprov Lampung.
Arinal mengatakan, intimidasi yang dituduhkan merupakan sebuah asumsi yang berkembang. Ia bahkan berani bersumpah bahwa tak ada intimidasi yang dilakukan kepada orangtua Bima.
“Demi Tuhan, saya tidak melakukan itu (intimidasi orangtua Bima),” kata Arinal dikutip Tribun Lampung, Selasa (18/4/2023).
Arinal juga meminta bukti dirinya mengintimidasi orangtua Bima. Sebelumnya diberitakan, juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco mengatakan, Arinal Djunaidi sempat berbicara dengan orangtua Bima pasca-video Bima mengkritik pembangunan Lampung viral di media sosial.
Arinal disebut mengintimidasi orangtua Bima dengan kalimat “tidak bisa mendidik anak.” Pernyataan itu disampaikan Arinal saat orangtua Bima dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi.
“Jadi orangtua Bima kemarin singkatnya dipanggil oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Saat dipanggil inilah kemudian informasi yang disampaikan orangtua Bima ke kami, Gubernur Lampung menelepon Pak Wakil Bupati dan orangtua Bima, dan ada miskomunikasi di situ,” kata Bambang dalam Kompas Petang, Sabtu (15/4/2023).
“Dan mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin menurut saya kurang bijak yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur, salah satunya, ‘tidak bisa mendidik anak’,” ujar dia.****
