Fajarasia.id – Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Sumatra Utara menemukan adanya ketidaksinkronan antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari pemerintah daerah terkait dampak bencana banjir. Anggota Komisi X, Sofyan Tan, menegaskan pentingnya pencocokan data agar penyaluran bantuan tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran.
Dalam pertemuan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut, Sofyan Tan menekankan bahwa perbedaan data berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran maupun temuan administratif. “Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak lebih sedikit, itu mubazir. Karena itu pertemuan hari ini sangat penting untuk mencocokkan data BPS dengan data mitra di daerah,” ujarnya.
Selain persoalan data, Komisi X juga menyoroti pemulihan pascabencana yang dinilai belum optimal. Bantuan masih didominasi logistik, sementara pemulihan infrastruktur dan penanganan trauma psikologis bagi siswa, guru, serta orang tua belum mendapat perhatian memadai. “Masalah psikologis seperti trauma banjir tidak terlalu diperhatikan. Ini juga harus menjadi catatan,” tambah politisi Fraksi PDI Perjuangan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi X berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumut, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.****
