Fajarasia.id – Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya sinkronisasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar tepat sasaran. Hal ini menyusul adanya perbedaan data sosial yang menyebabkan penonaktifan sejumlah peserta yang seharusnya masih berhak menerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa hasil rapat gabungan sebelumnya menyepakati masa evaluasi selama tiga bulan untuk memastikan seluruh data benar dan masyarakat yang kepesertaannya diputus mendapat sosialisasi yang baik.
“Data sosial berbeda, kita harus memastikan semua data dalam posisi benar. Yang penting masyarakat yang diputus kepesertaannya tersosialisasikan dengan baik. Jadi ini bukan pengurangan anggaran, melainkan penggantian anggaran,” ujar Nihayatul di Kompleks Senayan, Kamis (19/2/2026).
Ia menyoroti masih banyak masyarakat dari desil 1–5 yang belum masuk PBI, sementara terdapat masyarakat dari desil 6–10 bahkan non-desil yang justru tercatat sebagai penerima. Menurutnya, hal ini harus segera dikaji ulang agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria.
Komisi IX meminta seluruh pihak terkait, mulai dari BPS, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Kesehatan, duduk bersama melakukan pembenahan data secara menyeluruh. Harapannya, dalam tiga bulan ke depan, data sudah sinkron dan masyarakat yang berhak menerima PBI kembali mendapatkan haknya.
