Fajarasia.id — Dalam acara Media Gathering MPR RI bertema “Sinergi MPR dan Media dalam Merawat Kebhinekaan” yang digelar di Kota Bandung, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan penghargaan mendalam terhadap peran wartawan sebagai penjaga semangat persatuan bangsa dan pelopor identitas nasional melalui bahasa.
Dalam pidatonya, Muzani mengangkat kembali kisah inspiratif dari tahun 1926 tentang wartawan muda asal Madura, M. Tabrani, yang berani mengusulkan istilah “Bahasa Indonesia” sebagai bahasa persatuan, menggantikan istilah “bahasa Melayu” yang saat itu dominan namun dinilai berpotensi memecah belah.
“Jika tanah air dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa pemersatunya pun harus mencerminkan nama tersebut,” tegas Muzani, mengutip argumen Tabrani yang kini dikenang sebagai Bapak Bahasa Indonesia.
Jejak Perjuangan Bahasa Persatuan
– Gagasan Awal di Media (1925)
Melalui tulisan-tulisannya di surat kabar Hindia Baroe, Tabrani mulai mengkampanyekan pentingnya bahasa persatuan yang inklusif dan dapat dimengerti oleh seluruh rakyat.
– Kongres Pemuda I (1926)
Sebagai ketua kongres, Tabrani menolak usulan Muhammad Yamin yang mengajukan “bahasa Melayu”. Ia menegaskan bahwa “Bahasa Indonesia” lebih tepat secara ideologis dan politis.
– Perjuangan Berlanjut
Tabrani mendirikan Institut Bahasa Indonesia, mendukung Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (1938), dan mengusulkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara.
– Pengakuan Nasional
Atas jasanya, M. Tabrani diakui sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2023.
Wartawan: Pilar Demokrasi dan Pembangunan
Muzani menekankan bahwa wartawan bukan sekadar penyampai informasi, melainkan:
– Penyambung Aspirasi Rakyat
Menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar dan menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah.
– Pengawas Pembangunan
Melalui peliputan kritis, wartawan mendorong transparansi dan akuntabilitas.
– Agen Perubahan Sosial
Karya jurnalistik yang membangkitkan semangat nasionalisme turut menentukan arah kebijakan publik.
– Penjaga Keutuhan Bangsa
Di tengah arus informasi digital yang rawan hoaks dan isu SARA, wartawan berperan sebagai verifikator dan penjaga nilai-nilai kebangsaan.
Acara ini menjadi momentum reflektif bagi insan pers dan lembaga negara untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kebhinekaan dan membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan berdaulat.(Ess)
