Fajarasia.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan perlunya penataan ulang kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menyoroti pengalaman Indonesia menghadapi oil shock berulang, termasuk lonjakan harga minyak dunia saat perang Rusia–Ukraina pada 2022 dan tekanan harga serta kurs di 2026.
Said menjelaskan, subsidi energi pada 2022 melonjak dari Rp152,5 triliun menjadi Rp551,2 triliun karena pemerintah harus menjaga daya beli rakyat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, kondisi saat ini berbeda karena tidak ada windfall profit dari komoditas seperti batubara dan CPO. Plafon subsidi energi dalam APBN 2026 ditetapkan Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak 70 USD per barel dan kurs Rp16.500 per USD.
Menurut politisi PDIP tersebut, kebijakan menahan harga BBM dan LPG patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi reformasi subsidi agar tidak bias sasaran. Data Susenas menunjukkan mayoritas subsidi solar, pertalite, dan LPG justru dinikmati rumah tangga mampu. Misalnya, 72% subsidi solar dan 79% subsidi pertalite dikonsumsi kelompok desil 6–10, sementara rumah tangga miskin hanya menikmati sebagian kecil.
Said mengusulkan subsidi LPG diarahkan khusus kepada 40% penduduk berpendapatan rendah dengan sistem biometrik seperti program Aadhaar di India. Subsidi BBM juga perlu divalidasi melalui aplikasi MyPertamina dengan data kepemilikan kendaraan, agar fokus pada nelayan kecil, petani, dan pelaku UMKM. Untuk listrik, PLN diminta memperbaiki data penerima daya 900 VA agar hanya rumah tangga miskin yang berhak, sekaligus mendorong program kompor listrik bagi keluarga kurang mampu.
“Reformasi subsidi energi harus segera dimulai. Jika dilakukan lebih awal, pemerintah akan memiliki ruang fiskal lebih besar menghadapi oil shock di masa depan,” tegas Said.****
