Fajarasia.id – Rencana pemerintah menambah layer cukai hasil tembakau (CHT) menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan setiap perubahan struktur cukai harus mempertimbangkan efektivitas pengawasan dan tidak menimbulkan distorsi baru bagi industri hasil tembakau (IHT) legal.
“Yang paling penting bukan sekadar menambah atau mengurangi layer, tetapi memastikan desain kebijakannya benar-benar efektif dan tidak membuka ruang distorsi baru,” ujarnya, Sabtu (11/7).
Harris mengingatkan struktur tarif yang terlalu kompleks bisa memicu pergeseran produksi ke segmen tarif rendah alias downtrading, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Ia juga menilai kebijakan agresif dapat menekan industri legal dan justru memberi ruang bagi rokok ilegal.
Senada, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Thoriq Majiddanor menekankan prinsip kesederhanaan administrasi dan efektivitas pengawasan harus menjadi dasar kebijakan cukai. “Tujuan utama tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan, keberlangsungan usaha, perlindungan tenaga kerja, dan penerimaan negara,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan layer baru diperlukan untuk memberi ruang produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi ilegal agar masuk ke sistem legal. Ia memastikan kajian mendalam masih dilakukan sebelum diajukan ke DPR.****
