Fajarasia.id — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar menjadikan hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar target ekspor.
Dalam rapat bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, Senayan, Novita menyoroti rapuhnya ketergantungan Indonesia pada pasar luar negeri di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi.
“Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia, dan itu jelas kebocoran ekonomi,” tegas Novita.
Novita menilai keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, hanya sebatas angka produksi dan serapan ekspor. Padahal, menurutnya, hilirisasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar kawasan industri, termasuk menjaga lingkungan dan biodiversitas.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan penerapan industri hijau.
“Industri hijau memang harus dipaksakan, tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara,” ujarnya.
Novita mengingatkan agar insentif energi hijau dan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada industri besar, tetapi juga terhubung dengan kesejahteraan petani dan tenaga kerja lokal. Dengan begitu, hilirisasi benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi yang merata.
Lebih lanjut, Novita meminta Kemenperin untuk berpikir lebih strategis dan berjangka panjang dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.
“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” tandasnya.
Dengan peringatan ini, DPR menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal angka ekspor, melainkan strategi besar untuk memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
