Fajarasia.id– Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan perlunya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025.
Menurut Saleh, KUR merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, ia menilai distribusi bantuan modal harus benar-benar menjangkau masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
“KUR adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Jika usaha mereka berkembang, maka akan tercipta banyak lapangan kerja. Karena itu, penyaluran KUR harus diawasi dengan serius,” ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Politikus PAN tersebut mengungkapkan, banyak aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR terkait praktik penyaluran KUR. Ia menyoroti adanya kecenderungan pemberian pinjaman yang berulang kepada penerima lama, bahkan dengan plafon yang terus meningkat. Sementara itu, calon penerima baru kerap kesulitan mengakses fasilitas tersebut.
Saleh menegaskan, Kementerian UMKM harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan pemerataan akses KUR. Sosialisasi, pembinaan, hingga perbaikan mekanisme penyaluran dinilai penting agar program ini benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil yang membutuhkan.
“Seleksi penerima KUR harus dilakukan secara adil. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” tambahnya.
Dengan evaluasi yang tepat, Saleh berharap KUR dapat semakin memperkuat UMKM sebagai urat nadi perekonomian bangsa dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah.****
