Fajarasia.id – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak melalui proses digitalisasi yang lebih transparan dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan sistem manual ke elektronik, melainkan sebuah transformasi menyeluruh untuk menutup celah penyimpangan.
“Setiap rupiah bantuan harus sampai kepada penerima yang berhak, tanpa hambatan dan tanpa tumpang tindih kebijakan,” ujar Rini dalam keterangan persnya, Kamis (4/12).
Transformasi ini dimulai dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama. DTSEN akan diperkuat dengan interoperabilitas lintas sektor agar data lebih bersih, akurat, dan selalu diperbarui.
Selain itu, pemerintah memangkas alur pengajuan bansos dari tujuh tahap menjadi hanya tiga tahap. Uji coba di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil positif: penyaluran lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui integrasi data antarinstansi.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa perlindungan sosial harus berbasis data agar tepat sasaran. Ia juga mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap skema subsidi agar benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
“Dengan dukungan teknologi, penyaluran bantuan bisa dilakukan lebih akurat dan menjangkau setiap keluarga secara tepat,” tegas Presiden.
Arahan Presiden menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan.
Digitalisasi bansos diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.***
