Fajarasia.id – Musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat masih menyisakan persoalan serius. Salah satunya, antrean panjang kendaraan di SPBU yang kian mengular sejak pascabencana. Kondisi ini menuai sorotan dari Anggota DPR RI Dapil Sumbar I, M Shadiq Pasadigoe.
Shadiq menegaskan, distribusi dan pelayanan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masalah ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, hingga mobilitas warga yang sedang berjuang bangkit dari bencana.
“Dalam reses ini, banyak masyarakat menyampaikan langsung kepada saya tentang antrean panjang BBM di SPBU. Ini bukan persoalan kecil. Di tengah kondisi pascabencana, masyarakat justru dihadapkan pada kesulitan tambahan,” ujar Shadiq, Kamis (1/12/2025).
Politisi NasDem itu menekankan, pengelolaan SPBU bukan hanya urusan satu kementerian. Kementerian ESDM berperan dalam kebijakan energi dan regulasi harga BBM. Kementerian BUMN bertugas mengawasi Pertamina sebagai operator utama distribusi BBM. Sementara Kementerian Perdagangan memastikan aspek niaga, mulai dari keakuratan meteran hingga stabilitas harga di konsumen.
“Tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Ini harus jadi kerja cepat dan terkoordinasi antara Kementerian ESDM, BUMN, dan Perdagangan,” tegasnya.
Mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu mendesak pemerintah pusat segera turun tangan. Ia menilai perlu ada evaluasi distribusi BBM pascabencana, penambahan pasokan di daerah terdampak, serta penguatan pengawasan di SPBU agar pelayanan kembali normal.
“Negara harus hadir secara nyata dalam situasi darurat dan pemulihan. Jangan sampai kesulitan BBM memperlambat pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Sumbar,” tutup Shadiq.
