Fajarasia.id — Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk segera menetapkan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden ambruknya bangunan mushala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, yang menelan puluhan korban jiwa
Tragedi runtuhnya bangunan mushala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, terus menjadi sorotan publik. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyuarakan desakan kepada Polda Jawa Timur agar segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa memilukan tersebut.
Menurut Rudianto, jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut merupakan akibat dari kelalaian yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk mengungkap kebenaran serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Bagaimanapun, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Kita tidak ingin tragedi seperti ini terulang kembali,” ujar Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/10).
Politisi dari Komisi III yang membidangi penegakan hukum itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda Jatim dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menilai bahwa tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya dalam hal pembangunan gedung yang harus memenuhi standar konstruksi yang layak dan aman.
Polda Jawa Timur sendiri telah memeriksa sedikitnya 17 orang saksi untuk mendalami penyebab ambruknya bangunan mushala asrama putra tersebut. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyebut bahwa pemeriksaan akan terus berlanjut dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan serta para ahli konstruksi dan hukum pidana.
“Kami sudah memeriksa sekitar 17 saksi, dan jumlah itu masih bisa bertambah. Pemeriksaan lanjutan akan melibatkan pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan serta sejumlah ahli,” ungkap Nanang Avianto dalam keterangan pers di Surabaya, Rabu (8/10).
Rudianto menambahkan bahwa dengan penyelidikan yang mendalam, terbuka kemungkinan bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Ia berharap proses ini dapat berjalan cepat dan akurat demi keadilan bagi para korban dan keluarganya.
“Kasus ini menyita perhatian publik. Korbannya banyak, dan sudah seharusnya ada yang dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Tragedi Al Khoziny menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan fasilitas publik, terutama yang digunakan oleh masyarakat luas seperti pesantren. DPR RI melalui Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kebenaran.
