Fajarasia.id — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan klaim mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim yang mengaku menyerahkan diri secara sukarela atas kesadaran pribadi. Hal tersebut disampaikan jaksa dalam sidang agenda tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Jaksa menilai ada rentetan fakta yang belum diungkap secara utuh oleh pihak terdakwa saat mendatangi Gedung KPK pada 3 Juni 2026 lalu. Menurut jaksa, Silmy seharusnya membeberkan posisinya serta pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya ketika penyidik KPK memproses operasi penindakan terhadap sejumlah pejabat bawahan di lingkungan Ditjen Imigrasi.
“Seharusnya terdakwa terlebih dahulu menceritakan keberadaan terdakwa pada saat ada bawahannya diamankan oleh penyidik KPK. Tentu ada cerita di balik itu, tidak seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.
Menanggapi hal tersebut, Silmy Karim bersukeh membantah tuduhan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Usai persidangan, ia menegaskan kehadirannya di markas KPK malam itu adalah inisiatif pribadi. Kuasa hukum Silmy, Soleman B. Ponto dan Abdul Gafur Sangaji, turut mempertanyakan konstruksi dakwaan yang dinilai bergeser dari isu OTT ke tuduhan pemerasan dan gratifikasi.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa terlibat dalam skandal pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dengan total nilai mencapai Rp 168,97 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy dituduh menikmati uang hasil pemerasan sebesar Rp 1,2 miliar serta menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan kepemilikan saham senilai Rp 33,94 miliar. Persidangan akan dilanjutkan untuk memasuki babak pembuktian materiil perkara.***
