Fajarasia.id — Kasus dugaan suap sertifikasi hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyeret polemik baru di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka Fahd Arafiq mengaku telah diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran dokumen perkara dan keterlibatan oknum pegawai lembaga antirasuah tersebut.
Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), Fahd membeberkan dinamika pemeriksaan oleh Dewas. Ia mengaku sempat dimintai konfirmasi mengenai perkenalannya dengan sejumlah nama, termasuk Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika serta pegawai KPK bernama Ambar Fathona. Fahd menyebut pertemuannya dengan Ambar terjadi di sebuah rumah kawasan Patra Kuningan yang diklaim oleh tersangka lain, Arif Sugiyanto, sebagai “Posko KPK”.
Dalam keterangannya, Fahd mengklaim menjadi korban pemerasan oleh Arif yang sempat memosisikan diri sebagai penyidik KPK. Selain dimintai uang konsultasi hukum senilai Rp 3 miliar terkait penanganan perkara keluarganya, Fahd juga mengaku sempat ditagih dana hingga Rp 100 miliar dengan dalih kebutuhan alokasi kegiatan organisasi. Fahd pun meminta Dewas dan penyidik KPK memeriksa secara transparan isi perangkat elektronik milik Arif guna membuka tabir keterlibatan pihak-pihak terkait.
Merespons perkembangan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa internal KPK—melalui Inspektorat dan Dewas—sedang mengusut indikasi kebocoran dokumen perkara penanganan kasus ATR/BPN. Meski pemeriksaan internal terus berjalan, KPK menegaskan penanganan materiil perkara dugaan suap yang telah menjerat delapan tersangka ini tetap berproses secara profesional dan objektif sesuai dengan pembuktian alat bukti.****
