Fajarasia.id — Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta tampak tertunduk di hadapan Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Perwira tinggi bintang dua yang juga mantan ajudan presiden tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah memangkas karir kepolisiannya dalam persidangan marathon yang berlangsung lebih dari 10 jam di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Sidang KEPP yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko digelar secara tertutup sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti, majelis komisi menilai perbuatan Ahrie sebagai pelanggaran etika berat dan perbuatan tercela terkait keterlibatannya dalam pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa sanksi tegas PTDH ini menjadi bukti tidak adanya toleransi atau perlakuan khusus bagi personel yang melanggar hukum, terlepas dari jabatan atau pangkat yang diemban. Langkah ini merupakan komitmen menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik.
“Ini wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Isir usai persidangan.
Kasus penyadapan ilegal yang diperkirakan telah berlangsung sejak 2025 ini sebelumnya menyeret empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Ahrie Sonta, nama lain yang terjerat mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, para tersangka telah diamankan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok guna menjalani proses hukum lanjutan.****
