Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto mendadak menelepon Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat berlangsungnya acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku periode 2025–2030, Sabtu (7/11/2026).
Momen tersebut terjadi ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sedang menyampaikan pidato di hadapan para peserta pelantikan. Bahlil yang duduk di antara undangan tiba-tiba meninggalkan ruangan untuk menerima panggilan telepon dari Presiden.
“Saya keluar sebentar, Pak Presiden telepon,” ujar Bahlil kepada peserta acara.
Gubernur Hendrik pun sempat menghentikan pidatonya untuk menunggu Bahlil kembali ke ruangan.
“Saya menyetop dulu pidato karena Pak Bahlil sementara telepon Pak Presiden,” kata Hendrik.
Tak lama kemudian, Bahlil kembali dengan wajah tersenyum. Suasana acara pun mencair setelah Hendrik melontarkan candaan yang disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
“Kalau Pak Ketua masuk dengan wajah tersenyum, maka barang mantap semua,” ujar Hendrik.
Bahlil kemudian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo hanya menitipkan salam hormat kepada Hendrik yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku.
Panggilan telepon Presiden tersebut berlangsung di tengah sorotan terhadap Bahlil menyusul isu dugaan keterlibatannya dalam pertemuan sejumlah petinggi partai politik selama tiga jam, yang disebut-sebut berlangsung sebelum empat jenderal polisi ditangkap terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Bahlil dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia bahkan mengaku heran namanya dikaitkan dengan dugaan pertemuan yang membahas penyadapan kepala negara.
“Gimana saya ikut penyadapan Presiden, saya saja disadap,” ujarnya.
Ia menegaskan mendukung langkah Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat lainnya.
Menurut Bahlil, proses penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar persoalan tersebut dapat terungkap secara jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan dalam negara demokrasi harus disertai tanggung jawab. Menurutnya, ruang demokrasi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar maupun fitnah.
Bahlil mengaku baru mengetahui adanya tuduhan yang menyeret namanya setelah tiba di Ambon. Informasi tersebut, menurut dia, beredar melalui sebuah program podcast yang menghadirkan seseorang yang disebutnya sebagai senior.
Meski tidak menyebutkan identitas orang tersebut, Bahlil meminta pihak yang telah menyampaikan tuduhan agar segera memberikan klarifikasi.
Ia bahkan memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak-pihak yang menyebut namanya untuk menjelaskan tuduhan tersebut.
Jika tidak ada klarifikasi, Bahlil menyatakan akan menempuh langkah hukum, mulai dari somasi hingga proses pidana.
“Beberapa orang yang sudah menyebut nama saya, saya akan memberikan somasi. Kami kasih waktu 3×24 jam untuk klarifikasi. Kalau tidak, saya somasi dan saya akan proses hukum,” tegasnya.
Bahlil menilai tuduhan tanpa dasar dapat memicu kegaduhan dan merusak hubungan antarpihak. Karena itu, ia meminta semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama ketika persoalan tersebut berkaitan dengan keamanan kepala negara.
Ia menegaskan bahwa pengusutan dugaan penyadapan harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar fakta sebenarnya dapat terungkap.***
