Fajarasia.id – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik pertanahan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BRAN Dedi Prasetyo dalam pertemuan lanjutan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan tersebut sekaligus membahas pematangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN yang tengah disusun untuk memperkuat kelembagaan badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Dedi menyampaikan apresiasi kepada Bappenas atas dukungan terhadap penguatan struktur organisasi BRAN.
“Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” kata Dedi dalam keterangannya.
Menurut Dedi, reforma agraria tidak boleh hanya dipahami sebagai kebijakan penataan dan pemanfaatan tanah. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menjawab persoalan konflik agraria, memulihkan hak masyarakat, serta membuka akses terhadap sumber-sumber ekonomi.\
“Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujarnya.\
BRAN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi menegaskan, mandat yang diberikan Presiden Prabowo harus dijalankan melalui kelembagaan yang kuat, efektif, dan memiliki pembagian kewenangan yang jelas.
Ia menilai persoalan agraria di Indonesia semakin kompleks. Mulai dari tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, hingga kebutuhan tanah untuk mendukung pembangunan nasional.\
Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata. Pemerintah harus memastikan adanya kepastian hukum, pemulihan hak masyarakat, dan pemanfaatan tanah secara produktif.\
“Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegasnya.\
Untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria, BRAN juga mendorong koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Sejak dibentuk, BRAN telah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga guna membangun kesamaan pandangan dan memperkuat koordinasi.
Dedi menyebut penguatan sistem data agraria nasional membutuhkan integrasi informasi dari sekitar 20 hingga 30 kementerian dan lembaga terkait.
Menurut dia, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi prasyarat penting dalam menentukan kebijakan penataan aset, penyelesaian konflik, hingga pemberian akses ekonomi kepada masyarakat.
BRAN menargetkan penyelesaian SOTK sebelum akhir 2026. Dokumen tersebut akan menjadi landasan penyusunan program kerja, anggaran, kebutuhan sumber daya manusia, serta kesiapan operasional lembaga pada 2027.
Dedi menegaskan, keberhasilan reforma agraria tidak semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau didistribusikan kepada masyarakat.
Indikator yang lebih penting adalah berkurangnya konflik pertanahan, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas lahan, dan terbukanya kesempatan ekonomi.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.****




