Fajarasia.id – Pemerintah memperkuat transformasi digital nasional dengan mengusung tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agenda digital diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses internet, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan masyarakat di ruang siber.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, konektivitas digital harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi hingga perbaikan layanan publik.
“Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik,” ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.
Bali Tech Week yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada 19–23 Oktober 2026 menjadi salah satu forum untuk mempertemukan pelaku industri teknologi, perusahaan rintisan, investor, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.
Ajang tersebut menghadirkan 13 agenda utama, mulai dari kecerdasan buatan (AI), industri gim, keamanan siber, infrastruktur digital, hingga investasi dan kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara menargetkan lebih dari 4.000 peserta global dan mengagendakan lebih dari 900 pertemuan bisnis.
Dalam pilar konektivitas, Meutya menyampaikan bahwa akses internet di Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.
Jaringan 4G juga telah menjangkau 98,96 persen populasi. Adapun kecepatan rata-rata internet bergerak mencapai 84 Mbps, sedangkan layanan pita lebar tetap atau fixed broadband mencatatkan kecepatan rata-rata 67 Mbps.
Pemerintah menargetkan kecepatan fixed broadband meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029. Target tersebut dibarengi upaya memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif sekitar Rp100.000-Rp150.000 per bulan.
Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, ke wilayah perdesaan. Selain itu, Kemenkomdigi menjajaki kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.
Namun, pemerataan akses internet tidak berhenti pada pembangunan jaringan. Pemerintah masih perlu memastikan konektivitas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pendidikan, kewirausahaan, pelayanan publik, dan pengembangan inovasi.
Di sektor ekonomi, Kemenkomdigi mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dollar AS pada 2025, tertinggi di Asia Tenggara. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 360 miliar dollar AS pada 2030.
Potensi pertumbuhan juga terbuka melalui kerja sama regional, termasuk Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan tersebut diperkirakan berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dollar AS di luar proyeksi dasar, sehingga potensi ekonomi digital kawasan dapat mencapai 2 triliun dollar AS.
Meski memiliki pasar besar, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan perusahaan rintisan yang lebih kompetitif, peningkatan kualitas talenta digital, akses permodalan, penguatan riset, serta kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten dan kota dalam tiga tahun mendatang.
Selama dua tahun berjalan, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 perusahaan rintisan, dan melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang dihimpun melalui program tersebut tercatat mencapai Rp429,5 miliar.
Pengembangan industri gim juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk kreatif nasional melalui kolaborasi dengan penerbit gim internasional.
Pertumbuhan ekonomi digital, menurut Meutya, harus ditopang kepercayaan masyarakat dan kepastian regulasi. Pemerintah berupaya melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan agar aturan dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan publik.
Salah satu fokusnya adalah perlindungan anak melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Kemenkomdigi juga mendorong perusahaan teknologi menerapkan prinsip safety by design, yaitu memasukkan aspek keselamatan sejak tahap perancangan produk dan layanan digital. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah risiko sejak awal, bukan hanya merespons masalah setelah terjadi.
Dalam penanganan konten negatif, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Lebih dari empat juta di antaranya berkaitan dengan perjudian daring.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan dilaporkan telah menjalani proses verifikasi tersebut. Penerapannya perlu disertai perlindungan data pribadi yang kuat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga pekerjaan rumah utama, yakni tata kelola kecerdasan buatan, penguatan talenta digital, dan perlindungan data pribadi.
Meutya menegaskan bahwa Indonesia perlu menentukan arah pengembangan AI berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar mengikuti persaingan negara lain atau bergantung pada perusahaan teknologi global.
“Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat,” tegasnya.
Pengembangan AI juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan pasokan energi yang andal. Karena itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data secara terintegrasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di saat bersamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk teknologi asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset perlu diarahkan untuk mencetak tenaga ahli di bidang AI, analisis data, keamanan siber, dan rekayasa perangkat lunak.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal transformasi digital nasional. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian berupa perluasan jaringan, investasi, dan pengawasan konten benar-benar menghasilkan manfaat yang merata.
Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya masyarakat yang terhubung ke internet, tetapi juga dari kemampuan negara mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.*****
