Fajarasia.id — Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah memaksimalkan pengerahan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemadaman api sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap.
“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” kata Rina dalam keterangan pers, Selasa (13/10/2026).
Rina menekankan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang kuat antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait.
Menurut dia, koordinasi tersebut harus memastikan kebutuhan petugas di lapangan terpenuhi, mulai dari peralatan pemadaman, pasokan air, hingga dukungan operasional. Dengan demikian, upaya pengendalian api tidak terhambat oleh persoalan logistik.
“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” ujarnya.
Rina juga mengingatkan bahwa pengerahan sumber daya harus diikuti target yang jelas dan evaluasi harian. Keberhasilan penanganan karhutla, kata dia, tidak cukup diukur dari banyaknya personel yang diterjunkan, tetapi juga dari luas kebakaran yang berhasil dikendalikan, penurunan paparan asap, serta perlindungan terhadap warga terdampak.
Ia meminta setiap wilayah terdampak memiliki penanggung jawab yang jelas, disertai pemetaan kebutuhan dan laporan perkembangan penanganan secara berkala.
“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” tutur Rina.
Selain mempercepat pemadaman, ia menilai pemerintah perlu memperkuat upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Langkah tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi di lapangan mengharuskannya.
Rina menegaskan, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan harus mendapat perhatian khusus.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat mendatangi fasilitas kesehatan ketika mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Petugas perlu aktif mendatangi permukiman untuk memeriksa kondisi warga dan memastikan bantuan tersedia sejak dini.
“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegasnya.
Rina berharap seluruh unsur pemerintah dapat bergerak cepat dan terpadu agar penanganan karhutla berjalan efektif. Ia menekankan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, baik melalui pemadaman api maupun perlindungan terhadap warga yang terdampak kabut asap.***
